Freeport vs Pemerintah, Pastor Minta Pemda Papua Proaktif
- pt-kontakperkasa
- Mar 10, 2017
- 4 min read
Ribuan karyawan yang terancam dirumahkan | PT Kontak Perkasa
Konflik ini, kata Jonga ibarat drama pertarungan kepentingan antara PT Freeport dan pemerintah Indonesia, bukan didasarkan pada kepentingan dan permasalahan rakyat di Tanah Papua.
"Perundingan antara perusahaan dan pemerintah, juga tak boleh melupakan masayarakat pemilik hak ulayat tanah. Jangan lagi jadikan masyarakat menjadi penonton, padahal merekalah pemilik sumber daya alam itu," ucapnya.
Tak hanya itu saja, Pastor penerima penghargaan kemanusiaan, Yap Thiam Hien 2009 ini juga meminta agar segera digelar perundingan tiga pihak, antara PT Freeport McMoran, Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Adat dengan tujuan tercapainya rasa keadilan dan kedamaian.
Tokoh agama dan Penggiat HAM Papua, Pastor Yohanes Jonga meminta agar kedua belah pihak menghentikan perdebatan yang terus terjadi beberapa bulan belakangan ini. Pemerintah Papua dan Pemerintah di Kabupaten Mimika juga tak boleh berdiam diri dengan kondisi yang terjadi.
"Jangan biarkan permasalahan berlarut, karena didalam situasi kritis, rakyat Papua membutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada nasib hidup mereka," kata Pastor Jonga dalam keterangan persnya di Jayapura, Kamis (9/3).
Permasalahan Freeport juga berdampak luas dan langsung menyentuh persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah Papua.
"Kebetulan Pak Kapolda saat ini (Irjen Pol Paulus Waterpauw ) anak Kamoro (wilayah operasional PT Freeport Indonesia), lalu dia juga dipercaya untuk memimpin jalannya roda kamtibmas di tanah Papua. Silahkan saja, Pak Kapolda bicara langsung dengan Pak Kapolri Tito,
untuk bersama-sama bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, guna memberikan masukan, guna jalan keluar yang adil dan beradab," jelasnya.
Konflik antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, ibarat pepatah yang mengatakan gajah berkelahi dengan sesama gajah, semutlah jadi korbannya.
Salah satu yang terdampak dengan adanya kekisruhan ini adalah ribuan karyawan yang terancam dirumahkan. Imbasnya, keluarga dari para karyawan itupun menjadi korban atas kejadian ini.
Gubernur Papua: Pemerintah Harus Tegas pada Freeport | PT Kontak Perkasa
"Aspirasi tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan Pemerintah," kata Bambang.
Ia juga menyatakan, saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi. Di samping itu, ketegasan kepada Freeport akan terus dilakukan.
“Apabila setelah enam bulan Freeport tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke kontrak karya, tapi tidak bisa ekspor konsentrat,” tutur Bambang.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Papua ini antara lain Staf Khusus Presiden Urusan Papua, Pejabat dari unsur daerah seperti Wakil Gubernur, Ketua DPRD Prov Papua, Pangdam, Wakil Kapolda, Wakil Kajati, Danlanal dan BIN Daerah Papua.
Berdasarkan perundingan yang telah dilakukan, sikap pemerintah pusat ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami dukung kebijakan Pemerintah Pusat ini dan kami minta Pemerintah tegas kepada Freeport Indonesia,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Lukas mengatakan, Pemprov Papua juga minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi Freeport, dan aspirasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah tetap diupayakan.
Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Aryono, yang juga ikut dalam rapat itu berjanji akan berupaya memperjuangkan aspirasi tersebut.
Tim Negosiasi Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Teguh Pamuji, melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua, sejak kemarin, 9 Maret 2017. Pertemuan itu untuk membahas kelanjutan negosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
"Pertemuan ini menjelaskan kebijakan Pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah pun tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif," kata Teguh dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat 10 Maret 2017.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan izin usaha pertambangan khusus kepada Freeport tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah pun juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor pada 17 Februari 2017. Hanya saja, Freeport tetap bersikukuh ingin memegang kontrak karya, dan tetap bersikeras dapat mengekspor konsentrat dengan status KK.
Soal Freeport, Pemprov Papua Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat | PT Kontak Perkasa
Menanggapi hal tersebut, Bambang menjelaskan, bahwa aspirasi tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan pemerintah.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Papua ini antara lain staf khusus presiden urusan Papua,
pejabat dari unsur daerah seperti wakil gubernur, ketua DPRD Provinsi Papua, pangdam, wakil kepala polda, wakil kepala kejaksaan tinggi, Danlanal, dan pejabat Badan Intelijen Negara Daerah Papua.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot Aryono, yang ikut dalam rapat tersebut menyatakan saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi.
“Namun demikian, apabila setelah enam bulan PT Freeport Indonesia tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke kontrak karya, tapi tidak bisa ekspor konsentrat,” ujar Bambang.
Sikap tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua. "Kami dukung kebijakan pemerintah pusat dan kami minta pemerintah tegas kepada PT Freeport Indonesia," tegas Gubernur Lukas.
Selanjutnya, Pemprov Papua meminta diikutsertakan dalam membahas masa depan operasional PT Freeport Indonesia dan aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah tetap diupayakan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor PT Freeport Indonesia pada 17 Februari 2017.
Tim negosiasi pemerintah dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura.
Pertemuan membahas kelanjutan negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
"Pertemuan ini secara umum menjelaskan kebijakan pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah pun juga tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif," kata Teguh melalui keterangan resmi, Jumat 10 Maret 2017.
Comments